KEBIJAKAN UMUM UGM

Untuk melaksanakan sesuai ketentuan dalam Pasal 64 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2013 tentang Statuta Universitas Gadjah Mada, perlu ditetapkan Peraturan Majelis Wali Amanat tentang Kebijakan Umum Universitas Gadjah Mada 2012-2037. Maka melalui Surat Keputusan MWA Nomor 4/SK/MWA/2015, tanggal 26 Februari 2016 ditetapkan Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada tentang KEBIJAKAN UMUM UNIBVERSITAS GADJAH MADA Tahun 2012-2037.

1). SK MWA tentang Kebijakan Umum UGM

STATUTA UGM

Untuk melaksanakan ketentuan pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, Pemerintah telah menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Statuta Universitas Gadjah Mada.

Selanjutnya berdasarkan PP 67 Tahun 2013,  Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada menyusun Peraturan MWA UGM Nomor 4/SK/MWA/2014 tentang Organisasi dan Tata Kelola (Governance) UGM.

Dokumen :

1) PP 67 Tahun 2013

Sekilas Info MWA

Sofian Effendi Terpilih Jadi Ketua MWA UGM

YOGYAKARTA – Mantan Rektor UGM Prof. Dr. Sofian Effendi, MPIA terpilih menjadi ketua Majelis Wali Amanat (MWA) UGM setelah dilakukan pemilihan pada Rabu (1/2), di kantor Dikti, Jakarta. Sofian Effendi didampingi Dr. Supama, M.Si sebagai sekretaris, bersama 21 anggota lainnya dalam waktu dekat akan bertugas menyelenggarakan pemilihan rektor (pilrek).

Berdasarkan Anggaran Rumah Tangga (ART) UGM, pilrek dilaksanakan selambat-lambatnya tiga bulan sebelum masa jabatan rektor berakhir. Rektor UGM Prof. Ir. Sudjarwadi, M. Eng. Ph. D. harus mengakhiri jabatannya pada Mei 2012. Namun dikarenakan Prof Sudjarwadi memasuki masa pensiun per 1 April sehingga pilrek dimajukan pada bulan Maret 2012.

Tugas mendesak MWA adalah memilih rektor karena pesannya menteri pada waktu sebelum pemilihan, supaya sebelum pak Djarwadi pensiun, sudah terpilih rektor baru supaya tidak ada komplikasi administrasi,” kata Sofian saat dihubungi wartawan, Jumat (3/2). Dia menambahkan, rencananya pertengahan Februari ini akan ada proses pendaftaran dan penjaringan calon rektor. Saat ini tengah digodok aturan mekanisme pemilihan rektor dan pembentukan panitia pemilihan. “Sekarang sedang diformulasikan, mudah-mudahan satu dua minggu ini selesai,katanya.

Menurut Sofian, MWA UGM akan bertugas hingga ada UU baru yang mengatur pengelolaan perguruan tinggi. Sampai saat ini masih menggunakan aturan PP 66 tahun 2010 yang masa tugas MWA berakhir sampai bulan Desember 2013. “Jadi kita bertugas sampai 23 bulan ke depan, sampai ada UU yang baru, ujarnya.

Dalam mengawal dan melaksanakan pemilihan rektor, Sofian berharap nantinya akan terpilih rektor yang bisa melakukan tugasnya dalam mengawal pelaksanaan proses transisi UGM dari PT BHMN menjadi perguruan tinggi yang otonom. Selain itu mampu menjawab tantangan dan peluang yang dihadapi UGM pada tahun-tahun mendatang. “Semua itu memerlukan seorang rektor yang visioner, tandasnya. Tidak hanya itu, kata Sofian, Rektor yang baru diharapkan mampu menyatukan dan mengkoordinasikan 18 fakultas yang ada di UGM sebagai potensi untuk menjadikan UGM sebagai universitas yang diakui tingkat dunia. Diperlukan rektor yang bisa ngemong, katanya.
Dari 23 anggota MWA UGM, terdiri dari berbagai unsur lapisan masyarakat, mulai dari perwakilan pemerintah dan tokoh masyarakat, guru besar, pengusaha hingga perwakilan mahasiswa.

Beberapa nama diantaranya Mendikbud Muhammad Nuh, Ketua MK Mahfud MD, Gubernur DIY Sri Sultan HB X, Bupati Sleman Sri Purnomo, dan mantan walikota Yogyakarta Heri Zudianto.